Dituntut Pekerja, Kementerian BUMN Enggan Ubah Direksi PLN
PorosNasional . Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan belum akan mengganti jajaran Dewan Direksi PT PLN (Persero) dalam waktu dekat, meski mendapat desakan dari Serikat Pekerja (SP) PLN. Sebelumnya, SP PLN mengajukan dua tuntutan utama kepada pemerintah. Pertama, Presiden Joko Widodo diminta mengganti Direksi PLN sebagai pihak yang bertanggung jawab membuat PLN terpuruk serta menderita kerugian besar. Kedua, pemerintah diminta mengembalikan penguasaan kelistrikan di bidang pembangkit yang menyangkut hajat hidup orang banyak, agar kembali dikuasai dan dimiliki negara sesuai UUD 1945 pasal 33 ayat 2. . "Ada masanya (penggantian direksi). Kami akan mengevaluasi kinerja masing-masing direksi, baik dari sisi pencapaian indikator kinerja utama (KPI) dan juga hal-hal yang terjadi di lapangan," ujar Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Edwin Abdullah Hidayat. Edwin mengungkapkan evaluasi kine...