NI Undang Jubir OPM ke Timika, KKB Klaim Tidak Tembak Warga Sipil
PojokPos. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom, mengatakan pihaknya tidak menembak warga sipil di jalur Trans Papua. TNI menantang Sebby ke Timika untuk melihat para korban.
"Kalau memang dia menuding bahwa korban yang dibantai itu anggota TNI, saya undang yang bersangkutan datang ke Timika, agar dia bisa membuktikan bahwa pernyataannya itu benar atau salah, silakan cek," kata Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf M Aidi seperti dilansir Antara, Jumat.
Aidi mengatakan Sebby bisa didampingi Komnas HAM ke Timika guna melihat para korban penembakan dari Nduga. Dengan datang ke Timika, kata Aidi, Sebby bisa membuktikan sendiri pernyataannya.
"Saya undang, saya jamin keamanannya (Sebby Sambom), ini logika pertamanya ya," ujarnya.
Kedua, TNI disebut yang membangun jalan dan jembatan Trans Papua di Nduga sehingga dibantailah para pekerja. Aidi pun menjawab.
"Jika TNI bangun jalan, apakah pantas dibantai? Ini logikanya, pola pikir secara moral. Jika oknum TNI lakukan kejahatan, ada hukum jalurnya. TNI hadir untuk membangun Papua, kesejahteraan rakyat Papua, kok harus dibantai, dibunuh? Ini logika kedua," tuturnya.
Menurut dia, pembangunan jalan dan jembatan Trans Papua itu dibagi dalam sejumlah sektor, yakni pada 2016-2017 ada beberapa kontraktor yang bekerja di sejumlah tempat di pedalaman Papua, termasuk di Nduga.
"Zeni Konstruksi TNI juga pernah kerja di sana. TNI diberi sektor yang paling berat. Selain itu, di situ juga ada perusahaan lainnya yang bekerja seperti Istaka Karya. Salahnya di mana jika TNI dilibatkan membantu pekerjaan tersebut, apalagi itu perintah presiden, perintah negara," ujarnya.
"Membangun untuk membantu proses percepatan pembangunan infrastruktur, di mana TNI selalu berada di garda terdepan untuk mengatasi kesulitan rakyat yang di sekitar kita. Contohnya, seperti kasus di Asmat, TNI diterjunkan di sana paling duluan," tambahnya.
Bukan di situ saja, kata dia, di daerah pedalaman ketika tidak ada guru yang mengajar di suatu sekolah, prajurit TNI dari Babinsa diterjunkan untuk membantu mengajar, bahkan membantu membuat rumah ibadah, sekolah, aula kampung, dan lainnya.
"Ini semua bukan TNI ingin ambil alih tugas pihak lain, tetapi mengisi kekosongan yang tidak bisa dilakukan oleh pihak lain. Jadi, tudingan kepada TNI itu saya kira tidak masuk akal, tidak masuk logika," katanya.
Berkaitan dengan tudingan Sebby Sambom, Aidi mengaku pernah diwawancarai oleh salah satu media internasional, dan TNI disebut merupakan musuh dari OPM.
"Apalagi dikatakan TNI kerahkan pesawat untuk membom lokasi kejadian. Ini bisa saja kami lakukan kerahkan semua alutsista, tapi tidak lakukan itu. Kami masih punya norma, tapi mereka (TPN/OPM) tidak. Kedaulatan NKRI diakui oleh seluruh dunia, tidak ada satu negara pun yang menyangkal itu," tegasnya.
Jika ada oknum atau bahkan negara yang menyatakan dukung perjuangan OPM, Aidi menduga itu hanya suara satu atau dua oknum yang tidak suka kepada Indonesia. Sebab, hingga kini berbagai hubungan diplomasi dengan negara di dunia tetap berjalan baik dan harmonis.
"Bahkan negara yang belum ada hubungan diplomatik dengan Indonesia seperti Israel mengakui kedaulatan Indonesia. Kalau mereka (OPM) itu legalitas dari mana? Pegang dan angkat senjata saja sudah ilegal, sudah pelanggaran hukum, tidak ada pembenaran dari hukum mana pun orang yang tidak berkepentingan angkat senjata," paparnya.
"Kalau memang dia menuding bahwa korban yang dibantai itu anggota TNI, saya undang yang bersangkutan datang ke Timika, agar dia bisa membuktikan bahwa pernyataannya itu benar atau salah, silakan cek," kata Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf M Aidi seperti dilansir Antara, Jumat.
Aidi mengatakan Sebby bisa didampingi Komnas HAM ke Timika guna melihat para korban penembakan dari Nduga. Dengan datang ke Timika, kata Aidi, Sebby bisa membuktikan sendiri pernyataannya.
"Saya undang, saya jamin keamanannya (Sebby Sambom), ini logika pertamanya ya," ujarnya.
Kedua, TNI disebut yang membangun jalan dan jembatan Trans Papua di Nduga sehingga dibantailah para pekerja. Aidi pun menjawab.
"Jika TNI bangun jalan, apakah pantas dibantai? Ini logikanya, pola pikir secara moral. Jika oknum TNI lakukan kejahatan, ada hukum jalurnya. TNI hadir untuk membangun Papua, kesejahteraan rakyat Papua, kok harus dibantai, dibunuh? Ini logika kedua," tuturnya.
Menurut dia, pembangunan jalan dan jembatan Trans Papua itu dibagi dalam sejumlah sektor, yakni pada 2016-2017 ada beberapa kontraktor yang bekerja di sejumlah tempat di pedalaman Papua, termasuk di Nduga.
"Zeni Konstruksi TNI juga pernah kerja di sana. TNI diberi sektor yang paling berat. Selain itu, di situ juga ada perusahaan lainnya yang bekerja seperti Istaka Karya. Salahnya di mana jika TNI dilibatkan membantu pekerjaan tersebut, apalagi itu perintah presiden, perintah negara," ujarnya.
"Membangun untuk membantu proses percepatan pembangunan infrastruktur, di mana TNI selalu berada di garda terdepan untuk mengatasi kesulitan rakyat yang di sekitar kita. Contohnya, seperti kasus di Asmat, TNI diterjunkan di sana paling duluan," tambahnya.
Bukan di situ saja, kata dia, di daerah pedalaman ketika tidak ada guru yang mengajar di suatu sekolah, prajurit TNI dari Babinsa diterjunkan untuk membantu mengajar, bahkan membantu membuat rumah ibadah, sekolah, aula kampung, dan lainnya.
"Ini semua bukan TNI ingin ambil alih tugas pihak lain, tetapi mengisi kekosongan yang tidak bisa dilakukan oleh pihak lain. Jadi, tudingan kepada TNI itu saya kira tidak masuk akal, tidak masuk logika," katanya.
Berkaitan dengan tudingan Sebby Sambom, Aidi mengaku pernah diwawancarai oleh salah satu media internasional, dan TNI disebut merupakan musuh dari OPM.
"Apalagi dikatakan TNI kerahkan pesawat untuk membom lokasi kejadian. Ini bisa saja kami lakukan kerahkan semua alutsista, tapi tidak lakukan itu. Kami masih punya norma, tapi mereka (TPN/OPM) tidak. Kedaulatan NKRI diakui oleh seluruh dunia, tidak ada satu negara pun yang menyangkal itu," tegasnya.
Jika ada oknum atau bahkan negara yang menyatakan dukung perjuangan OPM, Aidi menduga itu hanya suara satu atau dua oknum yang tidak suka kepada Indonesia. Sebab, hingga kini berbagai hubungan diplomasi dengan negara di dunia tetap berjalan baik dan harmonis.
"Bahkan negara yang belum ada hubungan diplomatik dengan Indonesia seperti Israel mengakui kedaulatan Indonesia. Kalau mereka (OPM) itu legalitas dari mana? Pegang dan angkat senjata saja sudah ilegal, sudah pelanggaran hukum, tidak ada pembenaran dari hukum mana pun orang yang tidak berkepentingan angkat senjata," paparnya.
Komentar
Posting Komentar