Seputar Informasi

BuletinNasional . Mabuk menggunakan pembalut wanita sedang mewabah di sejumlah wilayah di Jawa tengah, Jawa Barat, termasuk Jakarta. Namun pelaku dalam kasus ini sulit dijerat hukum karena tak ada aturan yang menggolongkan pembalut sebagai salah satu jenis narkotika. Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Inspektur Jenderal Arman Depari mengatakan untuk menyiasati itu pihaknya akan memproses pelaku dengan dugaan penyalahgunaan. "Biasanya narkoba itu penyalahgunaan. Ini yang akan kita lakukan pemeriksaan kembali," kata Depari di kantor BNN, Cawang, Jakarta Timur. Pembalut merupakan produk legal dan bukan jenis narkotik. Oleh karena itu Depari mengatakan BNN masih mengkaji fenomena ini dari berbagai aspek, termasuk aspek hukum. Dalam proses penyelidikan kasus seperti ini, kata dia, BNN akan mengkaji aturan yang berlaku serta menelusuri alasan pelaku menyalahgunakan produk tersebut. Pelaku bisa dijerat hukum jika ada unsur kesengajaan penyalahgunaan barang me

PorosNasional . Organisasi Konferensi Islam (OKI) kembali menggelar pertemuan Komite Wakil Tetap (Watap) di markasnya, Jeddah, guna membahas dampak pengesahan Basic Law: Israel as the Nation-State of the Jewish People (Hukum Dasar: Israel sebagai Negara-Bangsa bagi Orang-Orang Yahudi). Basic Law yang disahkan oleh Knesset (Parlemen Israel) pada Mei 2018 ini menegaskan bahwa hak-hak nasional di Israel hanya menjadi milik orang-orang Yahudi. Sidang yang diprakarsai Arab Saudi ini mendengarkan posisi masing-masing negara anggota OKI terhadap Hukum Israel yang baru tersebut. “Dengan hanya mengakui Yahudi sebagai bangsa dan agama yang berlaku di Israel, hukum Israel yang baru ini semakin membahayakan hak politik dan sejarah bangsa Palestina,” ujar Konsul Jenderal RI Jeddah yang memimpin Delegasi Indonesia dalam sidang OKI tersebut, Mohamad Hery Saripudin, dalam siaran persnya, Kamis, 6 Desember 2018. Hery Saripudin menjelaskan, Basic Law merupakan bentuk diskriminasi yang nyata terhadap ban

TabloidNasional . Keluarga korban Lion Air PK LQT mengapresiasi hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Penerbangan ( KNKT ) yang dirilis pada Rabu (28/11) pagi tadi. Namun, pihak keluarga merasa saat ini tuntutan hukum adalah yang terpenting. Seperti yang disampaikan oleh Irianto Surip, orangtua Rio Nanda Putra, salah satu korban jatuhnya Lion Air PK LQT di Perairan Tanjung, Karawang, Jawa Barat. "Kita apresiasi hasil inveatigasi KNKT. Tapi kita sudah mengetahui sebelumnya tentang adanya kerusakan salah satu sensor (angle of attack) di pesawat itu, dari laporan investigasi awal KNKT," ujar Irianto. "Menurut saya, yang terpenting bagi keluarga korban ini adalah kompak dan bersatu. Kita tempuh jalur hukum untuk menuntut keadilan," tegasnya. Seperti diketahui sebelumnya, Irianto tengah melakukan tuntutan hukum kepada The Boeing Company, pabrik yang memproduksi Boeing 737 Max 8, melalui kantor pengacara Colson Hiks Eidson. "Saya berharap, ini menjadi perhati

HarianPress . Tim Advokasi Habib Bahar merasa proses hukum terhadap kliennya terkesan dipaksakan. Mereka merasa ada yang ingin Habib Bahar cepat dipenjara. "Bahwa proses hukum terhadap Habib Bahar terkesan dipaksakan dan sengaja dipercepat seolah ada pihak yang berkeinginan dengan cepat menjebloskan Habib Bahar kke penjara dan membungkam dakwah Habib Bahar bin Smith," kata tim advokasi, Aziz Yanuar, lewat keterangan tertulisnya, Kamis. Aziz mengatakan sudah berkali-kali kasus yang dituduhkan kepada seorang habib terkesan dipaksakan. Dia menyebut perlakuan serupa dialami Habib Rizieq Syihab, Habib Haidar, Habib Mahdi Shahab, Habib Syukri Baraqbah, dan lainnya. "Perlakuan yang diterima Habib Bahar tidak bisa lepas dari posisi Habib Bahar yang mengkritik rezim yang melakukan kezaliman," ucap dia. Aziz kemudian membandingkan dengan proses hukum terhadap pihak yang mendukung rezim. Beberapa nama yang disebutkan yakni Viktor Laiskodat, Ade Armando, Permadi Arya alias Abu

PojokPos . Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom, mengatakan pihaknya tidak menembak warga sipil di jalur Trans Papua. TNI menantang Sebby ke Timika untuk melihat para korban. "Kalau memang dia menuding bahwa korban yang dibantai itu anggota TNI, saya undang yang bersangkutan datang ke Timika, agar dia bisa membuktikan bahwa pernyataannya itu benar atau salah, silakan cek," kata Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf M Aidi seperti dilansir Antara, Jumat. Aidi mengatakan Sebby bisa didampingi Komnas HAM ke Timika guna melihat para korban penembakan dari Nduga. Dengan datang ke Timika, kata Aidi, Sebby bisa membuktikan sendiri pernyataannya. "Saya undang, saya jamin keamanannya (Sebby Sambom), ini logika pertamanya ya," ujarnya. Kedua, TNI disebut yang membangun jalan dan jembatan Trans Papua di Nduga sehingga dibantailah para pekerja. Aidi pun menjawab. "Jika TNI bangun j

KanalUtama . Cawapres Sandiaga Salahudin Uno melakukan kunjungan ke wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Selain ke pabrik garmen, Sandiaga diagendakan akan mengunjungi sekretariat Rumah Sandiuno Indonesia (RSI) dan mendatangi kediaman tokoh masyarakat Cicurug, H Parman, di Desa Tenjoayu. Beberapa kali Sandiaga meladeni keinginan awak media melakukan wawancara. Dia bahkan merespons pertanyaan wartawan tentang status Buni Yani di Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno setelah ditolaknya permohonan kasasi oleh Mahkamah Agung (MA). "Keputusannya saya serahkan ke BPN, saya sampaikan bahwa mungkin pada saat ini fokusnya Mas Buni Yani harus lebih banyak ke situasi dan kondisi hukum Pak Buni Yani sendiri," kata Sandiaga saat melakukan kunjungan ke pabrik, Kamis. Sandiaga juga berterima kasih karena Buni Yani sudah menjadi bagian dari BPN. Dia berharap keadilan hukum berpihak kepada Buni Yani. "Kami berterima kasih sudah dibantu oleh Pak Buni Yani sendiri dan kam

PojokNasional . Presiden Joko Widodo diminta mengeluarkan amnesti, bukan grasi, bagi Baiq Nuril, yang oleh Mahkamah Agung dihukum enam bulan penjara dan denda Rp500 juta. MA mengatakan Baiq "telah melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)" dalam kasus penyebaran informasi percakapan mesum kepala sekolah tempat ia pernah bekerja. Hakim kasasi MA mengatakan Baiq dianggap terbukti "mendistribusikan atau mentransmisikan konten kesusilaan". Aziz Fauzi, pengacara Baiq Nuril, mengatakan tawaran grasi dari Presiden Jokowi akan ditolak karena grasi menyiratkan kliennya bersalah. "Grasi itu kan artinya klien kami dinyatakan bersalah dan minta ampun. Sementara kondisi perkara Baiq Nuril, klien kami tak salah. Putusan Pengadilan Negeri Mataram menyatakan Baiq tidak terbukti bersalah," kata Aziz kepada Quin Pasaribu untuk BBC News Indonesia, hari Selasa (20/11). "Hukum formilnya menunjukkan, bukti-bukti yang diajukan untuk menjerat klien kami itu tidak

RakyatUtama . Kuasa hukum Habib Bahar bin Ali bin Smith, Aziz Yanuar, menyebut kliennya merupakan korban tindak diskriminasi dari institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan rezim pemerintahan yang berjalan saat ini. Menurutnya, Polri selalu menerapkan perlakuan yang berbeda dalam menangani kasus dengan terlapor pihak atau oknum pendukung Presiden Joko Widodo seperti Ade Armando, Victor Bungtilu Laiskodat, Permadi Arya alias Abu Janda, dan Sukmawati Soekarnoputri. "Secara lugas kami kuasa hukum menyatakan bahwa justru klien kami adalah korban perlakuan diskriminasi dari rezim yang sedang menguasai dan membajak negara," kata Aziz dalam keterangan tertulis yang diterima Kamis. Dia pun menyatakan proses hukum terhadap Habib Bahar dalam kasus dugaan tindak pidana kejahatan terhadap penguasa dan ujaran kebencian terkesan dipaksakan dan sengaja dipercepat. Menurutnya, hal ini seolah-olah menunjukkan keinginan pihak tertentu agar Habib Bahar segera dipenjara. Hal ini

RakyatDigital . Pengadilan Negeri (PN) Semarang akan menonaktifkan Hakim Lasito usai penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap dari Bupati Jepara Ahmad Marzuki. Penonaktifan dilakukan menunggu surat keputusan dari Mahkamah Agung. "Sesuai dengan aturan, kalau statusnya sudah tersangka akan dinonaktifkan sampai perkara hukumnya sudah berkekuatan hukum tetap," kata Juru bicara PN Semarang Eko Budi Supriyanto di Semarang, Jateng, Jumat. Setelah terbit surat penonaktifan dari MA, kata dia, merupakan kewenangan Ketua PN Semarang untuk menentukan hakim yang akan menggantikan tugas-tugas Lasito. Hal itu, lanjut dia, agar sejumlah perkara yang ditangani oleh Lasito bisa terus berjalan tanpa terganggu dengan kasus hukum yang sedang terjadi. Sementara itu, Lasito diketahui masih beraktivitas di PN Semarang, hari ini. Eko sebelumnya menegaskan Hakim Lasito masih memiliki berbagai kewajiban dalam melaksanakan tugasnya sebagai hakim, dalam sejumlah

ChannelRakyat . Penerapan tilang elektronik alias E-TLE sudah berjalan selama satu bulan di Ibu Kota. Dalam penerapannya, ribuan pengguna kendaraan tertangkap kamera melanggar lalu lintas. Dari jumlah itu, baru ratusan yang sudah konfirmasi ulang terhadap pelanggaran tersebut. "Sejak tanggal 1 November sampai 6 Desember 2018, pelanggar yang sudah terkonfirmasi sebanyak 2.581 pelanggar. Pelanggar yang mengkonfirmasi atau klarifikasi sebanyak 679 pelanggar," kata Kasubdit Penegakan Hukum dan Pembinaan Ditlantas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Budiyanto, Jumat. Dari ratusan pelanggar yang mengonfirmasi, baru 439 pelanggar yang melakukan pembayaran. Sementara itu, dari sistem tilang elektronik ini polisi mengamankan ratusan motor yang diduga sebagai motor curian. "Ranmor yang sudah diblokir sementara, sebanyak 183 unit dan pelanggar yang sudah mendapatkan putusan pengadilan sebanyak
 258 pelanggar," ucap dia. Budiyanto mengaku penerapan tilang elektronik berjalan

BuletinNasional . Nilai tukar rupiah pada perdagangan, Kamis sore melemah ke level Rp14.570 per dolar AS. Posisi ini melemah 118 poin atau 0,82 persen dari Rabu (5/12) kemarin yang di Rp14.402 per dolar AS. Sementara kurs referensi Bank Indonesia (BI), Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menempatkan rupiah di posisi Rp14.507 per dolar AS atau melemah dari kemarin di posisi Rp14.383 per dolar AS. Di kawasan Asia, rupiah lagi-lagi menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam. Diikuti rupee India yang melemah 0,76 persen, won Korea Selatan minus 0,61 persen, dan renminbi China minus 0,51 persen. Kemudian, baht Thailand melemah 0,28 persen, ringgit Malaysia minus 0,25 persen, dolar Singapura minus 0,25 persen, dan peso Filipina minus 0,13 persen. Hanya yen Jepang dan dolar Hong Kong yang bersandar di zona hijau dengan menguat 0,42 persen dan 0,01 persen. Begitu pula dengan mata uang utama negara maju yang mayoritas bersandar di zona merah. Dolar Australia melemah 0,65 persen, dolar

PorosNasional . Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan belum akan mengganti jajaran Dewan Direksi PT PLN (Persero) dalam waktu dekat, meski mendapat desakan dari Serikat Pekerja (SP) PLN. Sebelumnya, SP PLN mengajukan dua tuntutan utama kepada pemerintah. Pertama, Presiden Joko Widodo diminta mengganti Direksi PLN sebagai pihak yang bertanggung jawab membuat PLN terpuruk serta menderita kerugian besar. Kedua, pemerintah diminta mengembalikan penguasaan kelistrikan di bidang pembangkit yang menyangkut hajat hidup orang banyak, agar kembali dikuasai dan dimiliki negara sesuai UUD 1945 pasal 33 ayat 2. . "Ada masanya (penggantian direksi). Kami akan mengevaluasi kinerja masing-masing direksi, baik dari sisi pencapaian indikator kinerja utama (KPI) dan juga hal-hal yang terjadi di lapangan," ujar Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Edwin Abdullah Hidayat. Edwin mengungkapkan evaluasi kine